Waspiah, Waspiah (2026) REFORMULASI PENGATURAN PERLINDUNGAN INVENSI PATEN SEDERHANA PADA UMKM PERSPEKTIF KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) Waspiah Cover.pdf - Accepted Version Download (62kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap invensi paten sederhana yang
dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan. Meskipun jumlah permohonan terus meningkat,
tingkat pemberian sertifikat (granted) masih rendah sehingga menimbulkan
ketidakpastian hukum dan melemahkan posisi UMKM dalam memperoleh manfaat
ekonomi dari hasil invensinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1)
kesesuaian pengaturan perlindungan invensi paten sederhana bagi UMKM, (2)
implementasinya dalam mewujudkan rasa keadilan, dan (3) reformulasi ideal
pengaturannya berdasarkan prinsip keadilan Pancasila. Metode penelitian yuridis
empiris, analisa permasalahan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan
focus group discussion dengan DJKI, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah,
BRIDA, serta pelaku UMKM pemohon paten sederhana. Analisis dilakukan
dengan mengintegrasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori
economic analysis of law, dan konsep keadilan sosial Pancasila.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan invensi
paten sederhana belum efektif memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi
UMKM. Ketidakharmonisan norma antarperaturan, keterbatasan sumber daya
pemeriksa paten, dan rendahnya literasi hukum menjadi faktor utama lemahnya
implementasi. Biaya pendaftaran serta pemeliharaan yang tinggi juga menghambat
partisipasi UMKM. Sistem perlindungan yang ada dinilai belum sejalan dengan
nilai keadilan sosial karena lebih berpihak pada pelaku usaha besar. Berdasarkan
temuan tersebut, reformulasi pengaturan diperlukan dengan menyederhanakan
prosedur,
mempercepat pemeriksaan melalui mekanisme administratif,
memberikan subsidi biaya khusus bagi UMKM, dan membangun platform digital
yang mudah diakses. Reformulasi ini diharapkan dapat mewujudkan perlindungan
hukum yang sederhana, cepat, murah, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila, sekaligus memperkuat daya saing serta kemandirian UMKM di
Indonesia.

Actions (login required)

View Item