PUTRA, SATRIA DIAZ PRATAMA and Pramono, Agus and Supriyadhie, Kabul (2018) ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI YURISDIKSI SATELIT RUANG ANGKASA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. _HI 2018. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Satria Diaz - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text Satria Diaz - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Satria Diaz - BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (104kB)
	Text Satria Diaz - BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text Satria Diaz- BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (58kB)
	Text Satria Diaz - BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Satria Diaz - BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Satria Diaz - dapus.pdf Download (80kB)

Abstract

Kegiatan yang menyangkut keantariksaan dimulai sejak Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertamanya di tahun 1957 bernama SPUTNIK. Setelah itu kegiatan keantariksaan semakin berkembang dan juga menimbulkan persaingan antar negara. Muncullah pengaturan yang mengatur tentang penggunaan dan pemanfaatan antariksa yang dinaungi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), aturan tersebut bernama UNCOPUOS yang kemudian melahirkan Space Treaty pada tahun 1967. Dengan adanya pengaturan tersebut disepakati bersama bahwa antariksa tidak bisa dimiliki atau diklaim secara teritorial hanya digunakan untuk kepentingan bersama dengan tujuan perdamaian.
Permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu eksistensi yurisdiksi yang seolah muncul pada satelit dan pemanfaatan wilayah ruang angkasa oleh pemerintah maupun pihak swasta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian digunakan berupa deskriptif analitis. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan penggunaan antariksa telah jelas disebutkan dalam Space Treaty 1967 bahwa penggunaan sumber daya dari ruang angkasa dimiliki oleh semua negara, dimana ruang angkasa tidak dapat diakui oleh negara manapun dengan mengklaim suatu titik wilayah ruang angkasa.
Kata Kunci: Eksistensi Yurisdiksi, Satelit Ruang Angkasa, Hukum Internasional.

Actions (login required)

View Item