Hardinanto, Aris (2026) REFORMULASI TINDAK PIDANA AKSES ILEGAL TERHADAP KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK BERORIENTASI IDE KESEIMBANGAN NILAI NASIONAL DENGAN INTERNASIONAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Aris Cover.pdf - Accepted Version Download (72kB)

Abstract

Pengaturan mengenai tindak pidana akses ilegal saat ini masih tersebar dalam berbagai
peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, formulasi tindak pidana akses ilegal
dalam peraturan-peraturan tersebut masih menunjukkan kekurang sempurnaan baik secara
teoritis maupun formulatif, terutama terkait belum tercapainya keseimbangan orientasi nilai
nasional dengan nilai internasional. Rumusan masalah yang dikaji dalam disertasi ini meliputi:
(1) bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dan/atau
sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia saat ini; dan (2) bagaimana kebijakan
formulasi yang ideal bagi tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem
elektronik yang berorientasi ide keseimbangan nilai- nasional dengan nilai internasional.
Metodologi penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, historis, dan pendekatan perbandingan. Ketentuan mengenai tindak
pidana akses ilegal yang berdasar nilai nasional bersumber pada Pancasila sebagaimana
terkandung pada Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia dianalisis dan kemudian
dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
peraturan perundang-undangan negara lain, serta nilai internasional yang diakui oleh
masyarakat bangsa-bangsa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM),
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan Convention on Cybercrime
(Konvensi Kejahatan Siber). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaturan
mengenai tindak pidana akses ilegal terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang akan berlaku efektif pada tanggal 2
Januari 2026. Formulasi tindak pidana akses ilegal dalam sejumlah perundang-undangan
tersebut belum sepenuhnya mencerminkan orientasi ide keseimbangan antara nilai nasional
dengan nilai internasional. Ketidakseimbangan ini tampak dari tidak adanya formulasi yang
mengatur secara eksplisit mengenai akses paksa terhadap komputer dan/atau sistem elektronik
oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan; tidak diaturnya tindak pidana akses
ilegal yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana lainnya; adanya tumpang tindih (over
formulasi) dalam pengaturan mengenai tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dan/atau
sistem elektronik milik pemerintah; serta belum dilakukannya ratifikasi terhadap Konvensi
Kejahatan Siber (Convention on Cybercrime). ; dan (2) Reformulasi tindak pidana akses ilegal
yang berorientasi pada ide keseimbangan nilai-nilai nasional dan internasional perlu dilakukan
dengan cara: (a) merumuskan formulasi akses paksa terhadap komputer dan/atau sistem
elektronik oleh aparat penegak hukum sebagai tindakan yang sah atas dasar kepentingan
penegakan hukum; (b) merumuskan formulasi tindak pidana akses ilegal yang dilakukan untuk
melaksanakan tindak pidana lainnya; (c) menyederhanakan pengaturan mengenai tindak
pidana akses ilegal terhadap komputer dan/atau sistem elektronik milik pemerintah untuk
menghindari formulasi yang tumpang tindih; serta (d) memperkuat kedudukan hukum nasional
melalui ratifikasi Konvensi Kejahatan Siber.

Actions (login required)

View Item