JULIAN, FAJAR PRIMA and Indarja, Indarja and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2020) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA, TERHADAP PERSYARATAN PENGISIAN KEANGGOTAAN LKD DI KELURAHAN LEMPONGSARI. _050 HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fajar Prima Julian - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Fajar Prima Julian - abstrak.pdf Download (155kB)
	Text Fajar Prima Julian - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (430kB)
	Text Fajar Prima Julian - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (429kB)
	Text Fajar Prima Julian - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (291kB)
	Text Fajar Prima Julian - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text Fajar Prima Julian - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text Fajar Prima Julian - dapus.pdf Download (287kB)

Abstract

Pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan harus dijalankan dengan musyawarah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan peraturan daerah yang sudah disesuaikan dengan peraturan menteri tersebut.
Seseorang yang mencalonkan diri atau dicalonkan oleh peserta musyawarah harus dapat memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur oleh peraturan-peraturan terkait, apabila seorang pengurus tidak dapat memenuhi persyaratan dari peraturan
tersebut, maka dapat mengajukan pengunduran diri dari lembaga tersebut atau diberhentikan dengan surat keputusan oleh Lurah terkait.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, yang mengatur mengenai persyaratan bagi calon pengurus lembaga kemasyarakatan untuk tidak terafiliasi dengan partai politik dan
dilarang menjadi anggota salah satu partai politik, dan menjelaskan konsekuensi hukum yang akan diterima oleh pengurus lembaga kemasyarakatan apabila tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah tercantum didalam peraturan.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan menggunakan analisis kualitatif dalam
menganalisis data.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, tidak terpenuhinya Pasal 8 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, mengenai persyaratan untuk dilarang menjadi anggota salah satu partai politik
dalam menjabat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan. Kedua, apabila melanggar peraturan tersebut dikenakan sanksi berupa diberhentikan dengan surat keputusan dari Lurah di wilayah terkait atau dapat mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang bertentangan tersebut.
Guna terciptanya kepengurusan yang netral dari agenda partai politik, maka: pertama, dalam musyawarah pembentukan pengurus lembaga kemasyarakatan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Kedua, perlu
keterlibatan dari Lurah Lempongsari terkait pemilihan pengurus lembaga kemasyarakatan yang tidak memenuhi persyaratan dalam peraturan.
Kata Kunci : Persyaratan Keanggotaan, Lembaga Kemasyarakatan,
Terafiliasi Partai Politik

Actions (login required)

View Item