Wikaningtyas, Paksirani Pandita and Warno, Nuswantoro Dwi and Farida, Elfia (2020) PERAN DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENEGAKKAN RESOLUSI NOMOR 2375 TERHADAP UJI COBA NUKLIR KOREA UTARA. _023 HI 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Paksirani Pandita W - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (672kB)
	Text Paksirani Pandita W - abstrak.pdf Download (188kB)
	Text Paksirani Pandita W - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	Text Paksirani Pandita W - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Paksirani Pandita W - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Paksirani Pandita W - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Paksirani Pandita W - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Paksirani Pandita W - dapus.pdf Download (690kB)

Abstract

Pada tanggal 3 September 2017, Korea Utara mengklaim bahwa negaranya telah berhasil meluncurkan Inter Continental Ballistic Missile (ICBM). Percobaan senjata termonuklir tersebut menuai respon keras dari DK-PBB dengan dijatuhkannya Resolusi Nomor 2375 (S/RES/2375) kepada Korea Utara. Kemudian, dilakukan penelitian untuk mengetahui alasan penjatuhan resolusi tersebut dan menganalisis implikasi hukum, ekonomi dan politik dari resolusi
tersebut bagi Korea Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai. Hasilnya dianalisis secara kualitatif. Alasan DK-PBB menjatuhkan S/RES/2375 adalah dikarenakan tindakan Korea Utara telah dinilai sebagai bentuk pelanggaran
perdamaian dan keamanan dunia. Adapun implikasi hukum atas S/RES/2375 tersebut adalah Korea Utara akan dijatuhkan sanksi lebih berat sesuai dengan Bab VII Piagam PBB. Selain itu juga dapat ditangguhkan hak-haknya (Pasal 5 Piagam PBB) dan sanksi dikeluarkannya Korea Utara dari keanggotaan PBB (Pasal 6
Piagam PBB), apabila tidak mentaati dan melaksanakan sanksi tersebut. Sedangkan implikasi ekonominya adalah secara tidak langsung adanya perbaikan ekonomi di Korea Utara. Sementara, implikasi politiknya adalah adanya upaya unifikasi Korea dengan disepakatinyaDeklarasi Panmunjom.
(Kata Kunci: DK-PBB, Penegakan Resolusi, Korea Utara)

Actions (login required)

View Item