FIDRIANA, ADIYAWAN and Supriyadhie, Kabul and Prabandari, Adya Paramita (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGOPERASIAN DAN PENGGUNAAN PESAWAT UDARA TANPA AWAK BERDASARKAN HUKUM UDARA INDONESIA. _020 HI 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adiyawan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (488kB)
	Text Adiyawan - abstrak.pdf Download (11kB)
	Text Adiyawan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Adiyawan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (633kB)
	Text Adiyawan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text Adiyawan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (404kB)
	Text Adiyawan - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
	Text Adiyawan - dapus.pdf Download (145kB)

Abstract

Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak sipil di Indonesia diatur dalam Permenhub Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, lalu disempurnakan di dalam Permenhub Nomor PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 tahun 2015. Regulasi mengenai pesawat udara tanpa awak belum sepenuhnya diterapkan, sehingga dapat menimbulkan
risiko terhadap operator maupun pihak lain yang terdampak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui regulasi dari pesawat udara tanpa awak serta pertanggung jawaban operator jika terjadi risiko dalam pengoperasiannya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data digunakan secara kualitatif. Hasil Penelitian dan Pembahasan menjelaskan bahwa UU No. 1 tahun 2009 sebagai dasar hukum
penerbangan serta Permenhub Nomor 180 tahun 2015 dan Nomor 47 tahun 2016 menjadi dasar hukum pengoperasian PUTA di Indonesia. Hasil Penelitian menyatakan bahwa apabila terjadi risiko dari pengoperasian, maka operator diminta pertanggungjawaban serta mendapatkan sanksi administratif dan sanksi pidana dari
peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : Pesawat Udara Tanpa Awak, Pertanggung jawaban operator, Hukum Udara Indonesia

Actions (login required)

View Item