RANGKUTI, RIRI and Juliani, Henny and Sa'adah, Nabitatus (2020) TINJAUAN KEBIJAKAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA PEMATANGSIANTAR. _010 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Riri Rangkuti - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text Riri Rangkuti - abstrak.pdf Download (191kB)
	Text Riri Rangkuti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (431kB)
	Text Riri Rangkuti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (617kB)
	Text Riri Rangkuti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Riri Rangkuti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Riri Rangkuti - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text Riri Rangkuti - dapus.pdf Download (533kB)

Abstract

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dimana menerapkan bahwa izin dipermudah dengan pendaftaran secara online. Berlakunya sistem Online Single
Submission (OSS) menjelaskan bahwa seluruh proses dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan yang dikelola oleh DPMPTSP harus dilakukan secara online dan menggunakan aplikasi yang sudah disediakan pemerintah. akan tetapi DPMPTSP Kota Pematangsiantar masih menggunakan sistem pengelolaannya sendiri.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yakni mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian deskriptif analitis
dengan metode analisis data kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data kepustakaan (library research) dan data lapangan (field research).
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, (DPMPTSP) Kota
Pematangsiantar dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan sistem mandiri yaitu Sistem Pelayanan Informasi Terpadu (SIMPADU), pelaksanaan ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana seharusnya melalui Online Single Submission (OSS) dikarenakan masih adanya kekurangan, dan belum adanya
kesiapan dari (DPMPTSP) Kota Pematangsiantar. Dengan demikian diperlukan perubahan pertimbangan dari pemerintah apakah seluruh wilayah mampu melaksanakan penerapan peraturan tersebut dan pemerintah daerah juga harus mendukung perkembangan dan memberikan sarana bagi seluruh anggota daerah agar mampu mengikuti perubahan tersebut.
Kata Kunci: Sistem Perizinanan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Actions (login required)

View Item