HARWIDIANTO, DIO and Juliani, Henny and Azhar, Muhamad (2020) Tinjauan Yuridis terhadap Larangan Ekspor Hasil Pertambangan Mentah di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. _005 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dio Harwidianto - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text Dio Harwidianto - abstrak.pdf Download (43kB)
	Text Dio Harwidianto - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Dio Harwidianto - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text Dio Harwidianto - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Dio Harwidianto - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (352kB)
	Text Dio Harwidianto - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Dio Harwidianto - dapus.pdf Download (193kB)

Abstract

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan Peraturan Menteri yang menjadi dasar hukum dari
diberlakukannya pelarangan ekspor hasil mentah bahan tambang di Indonesia. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan kebijakan pelarangan ekspor hasil tambang serta skeptisisme pemegang Izim Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral da Batubara.
Dalam penyusunan penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif preskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Implementasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara berarti adanya pelarangan dan pembatasan ekspor hasil mentah bahan tambang sesuai dengan batasan minimum pengolahan pemurnian mineral yang sudah ditentukan. Pemegang IUP atau IUPK juga diwajibkan untuk membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter sesuai dengan ketentuan dan target yang ditentukan namun, ketentuan ini dianggap tidak efektif oleh para pemegang IUP dan IUPK. Beberapa alasannya adalah bahwa ketentuan ini akan menghabiskan banyak dana serta dengan peraturan yang sering berganti mengakibatkan
ketidakpastian hukum bagi para pemegang IUP dan IUPK.
Kata Kunci : Pertambangan, Larangan Ekspor, Nikel, Smelter

Actions (login required)

View Item