HANANTI, ALFI SOKA and Adiyanta, FC. Susila and Azhar, Muhamad (2020) KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN AKTIVITAS PERTAMBANGAN PASCA PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _004 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alfi Soka Hananti - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB)
	Text Alfi Soka Hananti - abstrak.pdf Download (185kB)
	Text Alfi Soka Hananti - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (540kB)
	Text Alfi Soka Hananti - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text Alfi Soka Hananti - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text Alfi Soka Hananti - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Alfi Soka Hananti - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text Alfi Soka Hananti - dapus.pdf Download (439kB)
	Text Alfi Soka Hananti - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (555kB)

Abstract

Sebagai bentuk tindakan pemerintah dalam upaya pemanfaatan terhadap sumber daya mineral di Indonesia, pengawasan, khususnya dalam sektor pertambangan mineral dan batubara dilakukan rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
seluruh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk pertama, mengetahui bagaimana kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pengawasan aktivitas pertambangan. Kedua, mengetahui konsekuensi yuridis dari penerapan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah Jawa Tengah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Metode penelitian yang digunakan peneliti yakni metode yuridis empiris. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif mengenai pengawasan dalam kegiatan usaha pertambangan berdasarkan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat secara faktual sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan.
Penelitian membahas kewenangan pengawasan pemerintah provinsi dalam melakukan pengawasan aktivitas pertambangan pasca dan bagaimana implementasinya pada lapangan sebelum dan sesudah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pengawasan belum berjalan sebagaimana mestinya. Kendala yang menjadi faktor penghambat penerapan pengawasan ini adalah 1) Keterbatasan sumber daya manusia pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, 2) Minimnya pemahaman pelaku usaha tambang akan pentingnya tertib administrasi izin usaha, 3) Adanya klausula pengawasan yang bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Saat ini solusi yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait tertib administrasi Izin Usaha Pertambangan dan edukasi mengenai Good Mining Practices (Kaidah Pertambangan yang Baik), serta memperbaharui regulasi
sektor pertambangan.
Kata kunci: Kewenangan Provinsi, Pengawasan, Aktivitas Pertambangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Actions (login required)

View Item