INDRIYANI, YULI and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2020) IMPLIKASI KEBIJAKAN LARANGAN PENGGUNAAN KAPAL CANTRANG TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK BUAH KAPAL SETELAH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI KABUPATEN PATI. _006 HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text YULI INDRIYANI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)
	Text YULI INDRIYANI - abstrak.pdf Download (186kB)
	Text YULI INDRIYANI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB)
	Text YULI INDRIYANI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (572kB)
	Text YULI INDRIYANI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text YULI INDRIYANI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (717kB)
	Text YULI INDRIYANI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text YULI INDRIYANI - dapus.pdf Download (436kB)

Abstract

Kesejahteraan merupakan kondisi manusia di mana orang-orangnya ada dalam kondisi makmur dengan keadaan sehat dan damai. Di dalam kesejahteraan pasti berhubungan erat dengan keadilan pekerja/buruh sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada hakikatnya keadilan adalah kata sifat yang bermakna adil dan tidak berat sebelah. Selain itu kesejahteraan juga tidak lepas dari adanya kebijakan nasional yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah selalu berimplikasi pada masyarakat baik itu pada hal positif atau negatif. Jika suatu kebijakan tidak sesuai dengan pola, sistem dan kondisi masyarakat, sebagian besar masyarakat menolak dengan hal tersebut. Salah satu dampak negatifnya adalah kondisi usaha perekonomian yang semakin memburuk. Dilihat dari hal tersebut, perusahaan berhak untuk menutup usahanya baik secara sementara atau tetap, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi alternatif terakhir yang diambil pengusaha untuk menyelamatkan usahanya. Bagi pekerja/buruh Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan
masalah yang kompleks, karena pekerja/buruh kehilangan pendapatan. Di dalam permasalahan Penulisan Hukum ini adalah mengenai bentuk implikasi dan tanggung jawab pemerintah serta pemilik usaha atas kebijakan larangan penggunaan kapal cantrang sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 71 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, terhadap kesejahteraan anak buah kapal setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Kabupaten Pati.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dilakukan dengan cara deskriptif analitis dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini dilihat dari implikasi kebijakan larangan penggunaan kapal cantrang telah mengakibatkan
menurunnya tingkat kesejahteraan anak buah kapal beserta keluarga setelah dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pemilik usaha penangkapan ikan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hal ini disebabkan oleh kapal-kapal yang dilarang melaut sampai mengganti alat tangkap cantrang yang dinilai dapat
merusak sumber daya alam (SDA) laut di Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah yaitu menyediakan lembaga keuangan mikro, program perlindungan anak buah kapal dan pengembangan usaha perikanan di Indonesia.
Pemerintah di dalam memberlakukan kebijakan harus mengantisipasi dari akibat dari peraturan yang telah dibuat. Terdapat banyak faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah jika kebijakan ini diberlakukan secara terus-menerus, tanpa antisipasi yang baik dan belum tepat pada pekerjaan di bidang kelautan dan perikanan. Pemberdayaan anak buah kapal harus digalakkan oleh pemerintah baik itu melalui perjanjian kerja laut untuk kepentingan perlindungan hukumnya dan mengenai langkah-langkah yang harus diambil pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anak buah kapal beserta keluarganya.
Kata Kunci : Kebijakan Larangan Penggunaan Kapal Cantrang,
Kesejahteraan, Anak Buah Kapal, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Actions (login required)

View Item