Trianggraeny, Haifa Ayu and Budiharto, Budiharto and Mahmudah, Siti (2020) PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBERITAHUKAN KEPADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 183/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel). _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Haifa Ayu Trianggraeny - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (440kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (142kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Haifa Ayu Trianggraeny - dapus.pdf Download (390kB)

Abstract

Anggaran Dasar pada dasarnya adalah sebuah perjanjian, di mana sebuah perjanjian dapat diubah sering berjalannya waktu. Perubahan pada Anggaran Dasar ini harus dimintakan persetujuan Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam setiap perubahan Anggaran Dasar kembali harus diberitahukan kepada
Kementerian Hukum dan HAM. Diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perseroan Terbatas Perubahan Anggaran Dasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu tertentu yang harus mendapat persetujuan dan selain tertentu yang cukup diberitahukan kepada
Menteri Hukum dan HAM. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi perubahan Anggaran Dasar perseroan yang tidak dilaporkan. Salah satu contoh terjadi pada PT. True North Bridge Capital pada tahun 2014.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian, maka perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh PT. True North Bridge Capital terhadap Akta No. 43,44 dan 45 yang tidak dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM dinyatakan tidak sah. Selanjutnya, direksi lamalah yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh perseroan akibat itikad tidak baik yang dilakukan dalam menjalankan pengurusan
perseroan.
Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Direksi

Actions (login required)

View Item