PRASTOWO, NAWANTO AGUNG and Muhyidin, Muhyidin and Mahmudah, Siti (2020) KAJIAN TERHADAP KEWENANGAN KURATOR DALAM MENANGANI PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 37 TAHUN 2004. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nawanto Agung - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Nawanto Agung - abstrak.pdf Download (186kB)
	Text Nawanto Agung - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (319kB)
	Text Nawanto Agung - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (727kB)
	Text Nawanto Agung - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (451kB)
	Text Nawanto Agung - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (528kB)
	Text Nawanto Agung - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
	Text Nawanto Agung - dapus.pdf Download (290kB)

Abstract

Kewenangan kurator dalam mengurus dan membereskan perkara kepailitan di dalam praktek ditemukan gugatan atau surat edaran terhadap pelanggaran kewenangan kurator dalam hal batasan perkara yang boleh diurus yang tertera pada pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kurator harus independensi dan tidak boleh menangani perkara kepailitan lebih dari 3 perkara di indonesia. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian adalah berapa jumlah perkara yang boleh diurus oleh seorang kurator baik menurut Undang-Undang maupun menurut Kode Etik. Apa akibat hukum yang terjadi jika kurator melanggar batasan tersebut.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta untuk memperkuat data sekunder dilakukan wawancara dengan para kurator.
Berdasarkan hasil penelitian batasan perkara yang boleh diurus oleh kurator hanyalah tiga perkara mengacu pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tetapi belum ada sanksi di dalam Undang Undang tersebut. Akibat hukum yang diterima oleh kurator yang melanggar berupa sanksi administratif berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan asosiasi sementara selama 3 sampai 6 bulan, dan yang paling berat adalah pemberhentian permanen dari asosiasi.
Kata Kunci : Kewenangan Kurator, Pelanggaran Batasan Perkara,
Akibat Hukum

Actions (login required)

View Item