Samosir, Irwan Gabemian and Saptono, Hendro and Mahmudah, Siti (2020) KEDUDUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN LEASING DENGAN JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Irwan G Samosir - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB)
	Text Irwan G Samosir - abstrak.pdf Download (6kB)
	Text Irwan G Samosir - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text Irwan G Samosir - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text Irwan G Samosir - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (143kB)
	Text Irwan G Samosir - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (453kB)
	Text Irwan G Samosir - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (13kB)
	Text Irwan G Samosir - dapus.pdf Download (84kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 menyita perhatian publik dan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Putusan ini dikhawatirkan akan semakin mempersulit penarikan objek leasing apabila di kemudian hari debitur wanprestasi. Selama ini dirasa banyak sekali muncul konflik antara lain penarikan secara paksa, objek leasing yang hilang, dan pihak-pihak yang tidak menyepakati klausul yang ada dalam perjanjian. Bagi perusahaan leasing putusan ini dianggap mempersulit posisi mereka karena akan memperlama proses ekesekusi dan tentunya lebih selektif dalam memilih nasabah. Bagi debitur hal ini dirasa akan memberikan kedudukan yang lebih seimbang karena ini diyakini akan menjadi solusi atas permasalahan leasing yang kerap terjadi. Bagi debitur hal ini akan menghindari kesewenang-wenangan kreditur untuk eksekusi objek leasing yang diikat dengan fidusia.
Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya kesepahaman antara para pihak terutama bagi perusahaan pembiayaan khususnya yang bergerak di bidang leasing karena dirasa putusan tersebut berdampak merugikan karena dengan putusan tersebut banyak sekali debitur yang berlindung atas dasar putusan dengan alasan
bahwa pembuktian wanprestasi harus dilakukan di pengadilan, bahkan dalam hal penarikan objek leasing yang diikat fidusia kerap melibatkan ormas. Putusan tersebut jika dilihat hanya mempertegas bagaimana keseimbangan kreditur dan debitur dalam perjanjian. Putusan tersebut seharusnya dimaknai untuk memperbaiki mekanisme perjanjian leasing dan eksekusi objek leasing yang sering menimbulkan permasalahan di lapangan. Bahwa untuk mencegah permasalahan di lapangan sebaiknya dalam perjanjian sebisa mungkin klausul wanprestasi diperjelas dan klausul eksekusi juga diperjelas. Beberapa waktu kedepan dimungkinkan dalam
pembiayaan leasing harus ada standardisasi perjanjian dan para pihak tentunya mehami isi dari perjanjian.
Kata Kunci : Leasing, Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019, Jaminan Fidusia

Actions (login required)

View Item