DAELY, FAHMI ARIFSYAH and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2020) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBERIAN MENU NON HALAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fahmi Arifsyah Daely - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (781kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (229kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (860kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Fahmi Arifsyah Daely - dapus.pdf Download (252kB)

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Namun demikian, setiap pangan yang dikonsumsi oleh manusia haruslah dalam kondisi aman dan tidak membahayakan kesehatan. Dari aspek agama khususnya agama Islam, pangan yang aman adalah pangan yang halal zatnya, halal cara memprosesnya, halal cara penyembelihannya, dan halal cara memperolehnya.
Studi ini bertujuan untuk menunjukkan mekanisme sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman serta mengetahui berbagai landasan hukum perlindungan konsumen muslim terhadap makanan non halal di Indonesia. Yang selanjutnya dianalisis menggunakan Metode Penelitian kepustakaan (library research), jenis deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Analisa data dilakukan setelah terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka, kemudian dianalisis secara yuridis analisis.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini mekanisme pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal dapat dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM
MUI. Penelitian juga menunjukkan perkembangan regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia menggambarkan sebuah proses pemerintah Indonesia dalam menjalankan fungsinya, melakukan pembinaan dan pengayoman pada rakyat dengan tujuan perlindungan hukum, berupa a) pemberian hak dan kewajiban, b)
penjaminan hak-hak subyek hukum, c) penegakan peraturan melalui sanksi pidana dan ganti kerugian. Dimana perkembangan tersebut menunjukkan perubahan positif dalam sejarah regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia yang diatur di berbagai instrumen regulasi tentang labelisasi/sertifikasi halal pada produk pangan, termasuk regulasi sebelum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada. Antara lain pada Undang-Undang No. 18
Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan-peraturan di bawah undang-undang lainnya. Hal ini menjadi lebih kuat secara hukum karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang Jaminan Produk Halal, yang
dimana proses sertifikasi halal pada produk pangan dulunya bersifat sukarela (voluntary), saat ini menjadi wajib (mandatory).
Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, JPH.

Actions (login required)

View Item