FATMAWATI, CICI and Njatrijani, Rinitami and Setyowati, Ro’fah (2020) IMPLEMENTASI KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2019 TENTANG JAMINAN KESEHATAN. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CICI FATMAWATI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text CICI FATMAWATI - abstrak.pdf Download (87kB)
	Text CICI FATMAWATI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text CICI FATMAWATI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text CICI FATMAWATI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB)
	Text CICI FATMAWATI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text CICI FATMAWATI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text CICI FATMAWATI - dapus.pdf Download (107kB)

Abstract

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diharapkan sebagai akses dan kemampuan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sehingga status kesehatan menjadi optimal. Namun, pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga mencapai 100% yang diatur di dalam Perpres No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan. Kebijakan tersebut memperoleh penolakan dari peserta yang merasa kenaikan iuran ini sangat memberatkan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan mekanisme pemberlakuan dan hambatan pelaksanaan kenaikan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan.
Kenaikan tarif iuran bagi Peserta BPJS Kesehatan terjadi karena adanya ketidakseimbangan rasio mismatch antara jumlah iuran yang dibayarkan oleh peserta dengan jumlah klaim manfaat yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan adalah lembaga eksekutor dari kebijakan pemerintah. Tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam undang-undang begitupun dengan hak serta kewajibannya. Implementasi Perpres No.75/2019 tentang Jaminan Kesehatan merupakan amanat dari Pemerintah yang harus dijalankan oleh BPJS Kesehatan dan peserta.
Kata kunci : Kenaikan iuran, Peserta BPJS Kesehatan

Actions (login required)

View Item