PERMATASARI, CARINA AYU and Saptono, Hendro and Mahmudah, Siti (2020) KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TRANSPARANSI DALAM MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. PLN UNIT INDUK DISTRIBUSI JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (STUDI KASUS PEMADAMAN LISTRIK). _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CARINA AYU PERMATASARI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - abstrak.pdf Download (89kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (95kB)
	Text CARINA AYU PERMATASARI - dapus.pdf Download (228kB)

Abstract

Etika bisnis adalah salah satu yang terpenting dalam upaya
penerapan Good Corporate Governance, dalam Keputusan Menteri
BUMN Np. KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 2 salah satu perusahaan yang
menerapkan prinsip Good Corporate Governance adalah PT. PLN. PT.
PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang penyediaan tenaga listrik yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu bentuk bukti dalam mewujudkan Good Corporate Governance dengan menerapkan prinsip keterbukaan, maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam hal Good Corporate Governance pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta beserta pertanggungjawaban terhadap pemadaman listrik dalam menerapkan prinsip keterbukaan untuk mewujudkan Good
Corporate Governance
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini
adalah metode pendekatan yuridis empiris dan metode analisa kualitatif. Metode pendekatan ini digunakan untuk memperoleh mengenai bagaimana hubungan hukum antara masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian, PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerapkan prinsip keterbukaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008. Pertanggungjawaban pada penerapan prinsip keterbukaan terkait pemadaman listrik dalam hal pelayanan kepada masyarakat berpedoman pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, sebab belum ada penetapan peraturan khusus tentang kelalaian pegawai yang mengakibatkan pemadaman listrik.
Kata Kunci: Perseroan Terbatas, Good Corporate Governance,
Prinsip Keterbukaan, Pemadaman Listrik

Actions (login required)

View Item