Saputri, Ayu Rizky and Mahmudah, Siti and Irawati, Irawati (2020) TANGGUNG JAWAB KURATOR TERHADAP PEMBERESAN BOEDEL PAILIT JIKA DIBEBANI OLEH SITA PIDANA. _Dagang 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text AYU Rizky Saputri - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (547kB)
	Text AYU Rizky Saputri - abstrak.pdf Download (164kB)
	Text AYU Rizky Saputri - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (317kB)
	Text AYU Rizky Saputri - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (506kB)
	Text AYU Rizky Saputri - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (296kB)
	Text AYU Rizky Saputri - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text AYU Rizky Saputri - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (172kB)
	Text AYU Rizky Saputri - dapus.pdf Download (174kB)

Abstract

Kepailitan merupakan sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. segala sita yang telah ditetapkan atas harta kekayaan debitor pailit menjadi hapus semenjak dijatuhkannya putusan pailit dan sejak itu pula satu-satunya sita yang berlaku adalah sita umum. Akan tetapi pada praktiknya masih ada berbagai macam sita yang masih dapat dijatuhkan atas harta kekayaan debitor diluar sita umum seperti sita perdata, sita pidana, maupun sita pajak. Permasalahan dalam
penulisan hukum ini adalah bagaimana pengaturan dan pelaksanaan sita boedel pailit dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan bagaimana tanggung jawab kurator dalam pemberesan boedel pailit jika dibebani oleh sita pidana.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normative didukung dengan wawancara. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan data primer dan data sekunder.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan sita umum lebih tinggi dibandingkan sita lainnya karena dengan adanya sita umum semua sita menjadi hapus dan bahkan apabila secara terpaksa hakim pengawas dapat melakukan pencoretan terhadap sita diluar sita umum. Kemudian, kewenangan dan tanggung jawab kurator dalam sita pidana terhadap harta pailit tetap bisa dilaksanakan,
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Akibat hukum dari boedel pailit yang disita penyidik, terkait sita kepailitan sebagai kewenangan dan tanggung jawab kurator, maka sita pidana lebih didahulukan kemudian setelah selesai pembuktian, boedel pailit dikembalikan kepada kurator. Oleh karena itu, diperlukannya revisi terhadap Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Solusinya dengan E-Court di Pengadilan Niaga, sehingga bisa lebih transparan, dan tidak terjadi lagi perbenturan kepentingan yang merugikan esensi hukum dan keadilan.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Kurator, Boedel Pailit, Sita Pidana

Actions (login required)

View Item