Search for collections on Undip Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. _052 PDN 2025

Faatihah, M Faridz and Astuti, A.M. Endah Sri and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK. _052 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of M Faridz Faatihah_COVER.pdf] Text
M Faridz Faatihah_COVER.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (877kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_ABSTRAK.pdf] Text
M Faridz Faatihah_ABSTRAK.pdf

Download (73kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_BAB I.pdf] Text
M Faridz Faatihah_BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (318kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_BAB II.pdf] Text
M Faridz Faatihah_BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (277kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_BAB III.pdf] Text
M Faridz Faatihah_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (502kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_BAB IV.pdf] Text
M Faridz Faatihah_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (121kB)
[thumbnail of M Faridz Faatihah_DAFPUS.pdf] Text
M Faridz Faatihah_DAFPUS.pdf

Download (279kB)

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan ekosistem ekonomi digital dan masyarakat berjejaring (networked society), menjadikan aktivitas e-commerce sebagai praktik jual-beli. Namun, kemudahan ini juga menciptakan celah baru bagi maraknya tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang memanfaatkan anonimitas dan sifat paper-less transaksi daring. Kerentanan sistem ini, ditambah dengan keengganan korban melapor, menuntut penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan elektronik dalam
perspektif hukum pidana Indonesia dan mengidentifikasi hambatan serta upaya penanggulangannya. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45A ayat (1) UU ITE, dengan fokus pada unsur kesengajaan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kebijakan kriminal yang komprehensif, mencakup pendekatan penal (penegakan UU ITE) dan non-penal (sosialisasi dan perbaikan kondisi ekonomi) untuk memitigasi risiko kejahatan siber yang bersifat intangible dan lintas batas. Kata Kunci: Penipuan, Transaksi Elektronik, E-commerce, Hukum Pidana, UU ITE

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Penipuan, Transaksi Elektronik, E-commerce, Hukum Pidana, UU ITE
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 23 Jan 2026 03:30
Last Modified: 23 Jan 2026 03:30
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43445

Actions (login required)

View Item View Item