KOMPETENSI PERATUN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). _017 Acara 2020

NISA, NOVIEA KHOIRUN and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2020) KOMPETENSI PERATUN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD). _017 Acara 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NOVIEA Khoirunisa - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - abstrak.pdf Download (110kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (260kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (7kB)
	Text NOVIEA Khoirunisa - dapus.pdf Download (224kB)

Abstract

Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atas tindakan faktual yang bertentangan dengan Undang-Undang dan AUPB sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum alinea ke-lima UU AP tidak diatur lebih lanjut mengenai hukum beracara dan kewenangan mengadilinya. Kekosongan hukum tersebut kemudian melahirkan PERMA
Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) sebagai pengaturan baru sekaligus memberikan perluasan terhadap kompetensi Peratun untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa PMH atas tindakan faktual oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Metode penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif. Penulisan ini bertujuan untuk menunjukkan adanya perluasan kompetensi absolut Peratun serta ketentuan baru dalam menindak PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terutama yang
disebabkan atas tindakan faktual.
Kata Kunci: Kompetensi absolut Peratun, Perbuatan Melanggar hukum.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Kompetensi absolut Peratun, Perbuatan Melanggar hukum
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Perpus FH
Date Deposited:	06 Jan 2026 01:18
Last Modified:	06 Jan 2026 01:18
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43403

Actions (login required)

View Item

Search for collections on Undip Repository