Amir, Dirgham Bagasaputra and Farabi, Nadia (2026) TANAH, PANGAN DAN IDENTITAS: PENOLAKAN MASYARAKAT ADAT MALIND TERHADAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) FOOD ESTATE 2025 DI MERAUKE. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_bab 1.pdf - Submitted Version Download (426kB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_bab 2.pdf - Submitted Version Download (2MB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_Bab 4.pdf - Submitted Version Download (147kB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (207kB)
	Text Dirgham Bagasaputra Amir_14050120130077_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (125kB)

Abstract

Skripsi ini meneliti penolakan masyarakat adat Malind di Merauke
terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate, sebuah program
ketahanan pangan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi nasional
namun menimbulkan konflik sosial dan ekologis di wilayah adat. Fokus utama
penelitian adalah untuk memahami alasan perlawanan masyarakat adat Malind
serta bagaimana proyek tersebut berdampak pada keberlanjutan sistem pangan
tradisional, identitas budaya, dan kedaulatan atas tanah mereka.
Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatif, dengan
pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur dari berbagai
sumber kredibel. Kerangka teori yang digunakan adalah Poskolonialisme Gayatri
Spivak, terutama konsep Subaltern dan Vertretung, untuk menjelaskan bagaimana
negara merepresentasikan masyarakat adat tanpa mendengarkan suara mereka
sendiri, serta konsep Kedaulatan Pangan dari La Via Campesina yang
menekankan hak komunitas untuk menentukan sistem pangan sesuai nilai budaya
dan ekologi lokal.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlawanan masyarakat adat Malind
merupakan bentuk kesadaran kolektif terhadap praktik representasi negara yang
hegemonik dan eksploitatif. Kebijakan Food Estate menyingkirkan partisipasi
masyarakat adat dengan dalih pembangunan nasional, namun pada kenyataannya
mengancam sumber pangan, ekosistem, dan nilai-nilai spiritual mereka.
Kehilangan akses terhadap tanah dan sagu sebagai sumber kehidupan dianggap
sebagai bentuk penindasan yang melanggar hak kedaulatan pangan. Perlawanan
yang muncul tidak hanya berorientasi pada penolakan pembangunan, melainkan
pada upaya mempertahankan identitas, ruang hidup, serta hak menentukan sistem
pangan mereka sendiri. Temuan ini menegaskan perlunya paradigma
pembangunan yang menghormati kedaulatan masyarakat adat, menjunjung
keadilan ekologis, dan mengakui mereka sebagai subjek yang berdaulat, bukan
objek kebijakan.
Kata kunci: Masyarakat adat Malind, Food Estate, poskolonial, kedaulatan
pangan, perlawanan.
10. Hubungan Internasional 2026

Actions (login required)

View Item