NAINGGOLAN, MORA DIASI and Sukinta, Sukinta and Cahyaningtyas, Irma (2020) TINJAUAN YURIDIS PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN RAHASIA DAGANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 332K/PID.SUS/2013). _016 Acara 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - abstrak.pdf Download (194kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - dapus.pdf Download (211kB)
	Text MORA DIASI NAINGGOLAN - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Beberapa kasus pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia diproses melalui penuntutan berdasarkan Sistem Peradilan Pidana. Namun, tidak semua penuntutan berujung pada pemidanaan karena belum efektifnya pelaksanaan pengaturan yang ada. Permasalahan yang diangkat pada penulisan hukum ini adalah pertama, bagaimana
pengaturan mengenai penuntutan tindak pidana pelanggaran Rahasia Dagang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan kedua, bagaimana praktik pelaksanaan penuntutan tindak pidana pelanggaran Rahasia Dagang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/PID.SUS/2013.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penuntutan tindak pidana pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pelaksanaan penuntutan yang sesuai dengan pengaturan tersebut terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/PID.SUS/2013. Melalui penelitian ini, dapat dipahami bahwa pengaturan penuntutan diatur dalam bentuk hukum pidana materiil dan formil. Berdasarkan praktiknya, penuntut umum adalah pihak yang melakukan penuntutan dalam tindak pidana Rahasia Dagang
berdasarkan pengaturan yang ada.
Kata Kunci: Rahasia Dagang; Penuntutan; Sistem Peradilan Pidana

Actions (login required)

View Item