Budiyati, Sukma and Abdulrahman, Wahid (2026) ANALISIS PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN (POKIR) DPRD FRAKSI PKB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN MAGELANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Sukma Budiyati_14010122120025_COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (936kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_BAB I.pdf - Submitted Version Download (535kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_BAB II.pdf - Submitted Version Download (312kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (415kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (213kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Submitted Version Download (238kB)
	Text Sukma Budiyati_14010122120025_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD dalam menjembatani
aspirasi masyarakat ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme
Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Permasalahan dalam penelitian ini adalah banyak
Pokir DPRD Kabupaten Magelang yang tidak terealisasi akibat keterbatasan
anggaran. Pada penelitian ini berfokus menyoroti Fraksi PKB sebagai fraksi terbesar
kedua yang memiliki basis massa kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tahapan penyusunan Pokir serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi
oleh Fraksi PKB. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis
deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi
dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan penyusunan dimulai dari
penyerapan aspirasi Fraksi PKB yang dominan bersumber dari kelompok keagamaan
(basis Nahdlatul Ulama), seleksi aspirasi yang disesuaikan dengan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Magelang atau "Sapta Cipta", pembahasan internal
melalui Kordapil, input teknis ke SIPD, tahap verifikasi oleh Bappeda dan OPD
terkait, hingga tahap realisasi Pokir. Meskipun 82% usulan pokir dari Fraksi PKB
berhasil masuk ke dalam KUA-PPAS, proses ini menghadapi hambatan signifikan.
Hambatan tersebut meliputi aspek administratif berupa ketidaklengkapan proposal,
aspek teknis terkait kendala aplikasi SIPD dan literasi digital anggota, serta hambatan
politis akibat kedudukan Fraksi PKB sebagai oposisi yang mempengaruhi
komunikasi dengan eksekutif.
Simpulan penelitian ini adalah mekanisme penyusunan Pokir telah berjalan
sistematis namun efektivitas realisasinya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik.
Penulis menyarankan agar Fraksi PKB memperluas jaringan aspirasi di luar
kelompok keagamaan, meningkatkan kapasitas digital anggota, serta memperkuat
komunikasi politik dengan pemerintah daerah.
Kata Kunci: DPRD, Fraksi PKB, Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), Perencanaan
Pembangunan Daerah.
No.20 Ilmu Pemerintahan 2026

Actions (login required)

View Item