Perkasa, Alam and Diamantina, Amalia and Hardjanto, Untung Sri (2025) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. _094 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alam Perkasa_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Alam Perkasa_ABSTRAK.pdf Download (326kB)
	Text Alam Perkasa_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (683kB)
	Text Alam Perkasa_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (810kB)
	Text Alam Perkasa_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Alam Perkasa_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text Alam Perkasa_DAFPUS.pdf Download (541kB)

Abstract

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, meliputi banjir, rob, tanah longsor, angin puting beliung, serta kekeringan dan kebakaran yang hampir terjadi setiap tahun. Kondisi geografis yang kompleks, ditambah perubahan iklim dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi, menjadikan penanggulangan bencana di wilayah ini sebagai prioritas penting. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah: (1) apa saja jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2022–2025; (2) bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024; dan (3) apa saja faktor penghambat serta upaya penyelesaiannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD. Pendekatan ini dipadukan dengan data sekunder berupa dokumen resmi, laporan BPBD, dan data pendukung untuk memperkuat analisis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode 2022–2025, berbagai jenis bencana terjadi di Kabupaten Pekalongan, seperti banjir besar di Wiradesa, Tirto, dan Wonokerto; rob di wilayah pesisir; tanah longsor di Petungkriono dan Paninggaran; angin puting beliung di Bojong dan Kajen; serta kekeringan dan kebakaran di wilayah selatan. BPBD Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan tugasnya sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang mencakup tiga tahap utama: pra-bencana, saat bencana , dan pasca-bencana. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia teknis, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat. BPBD berupaya mengatasinya melalui peningkatan koordinasi, pelatihan SDM, penguatan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi, dan pemberdayaan masyarakat dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana).
Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas dan wewenang BPBD Kabupaten Pekalongan telah berjalan sesuai ketentuan hukum, namun memerlukan peningkatan efektivitas dan sinergi antar lembaga untuk mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Tugas dan wewenang BPBD, Kabupaten Pekalongan, penanggulangan bencana

Actions (login required)

View Item