Mahfudhoh, Nisrina and Suwitri, Sri (2026) IMPLEMENTASI PROGRAM FASILITAS PEMBIAYAAN PEROLEHAN RUMAH HUNIAN TERJANGKAU MILIK BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI PROVINSI DKI JAKARTA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (725kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_BAB I.pdf - Submitted Version Download (763kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_BAB II.pdf - Submitted Version Download (366kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (642kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_BAB IV.pdf - Submitted Version Download (176kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (208kB)
	Text Nisrina Mahfudhoh_14020122140193_Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (901kB)

Abstract

Program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Hunian Terjangkau Milik
merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas akses
kepemilikan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun,
meskipun telah dilakukan perubahan kebijakan berupa penyesuaian persyaratan
administratif dan batasan penghasilan tertinggi, jumlah penerima manfaat justru
mengalami penurunan. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengenai
bagaimana implementasi program tersebut serta faktor-faktor yang menghambat
pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah
mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2020
dengan skema pembiayaan tanpa uang muka dan bunga tetap serta melibatkan
pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang. Namun, pelaksanaan program
belum optimal karena masih terdapat hambatan pada aspek komunikasi, sumber
daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan tersebut meliputi penyampaian
informasi yang belum merata, pemanfaatan media digital yang belum maksimal,
kehati-hatian perbankan dalam penilaian risiko, keterlambatan penanganan
pengaduan, serta fragmentasi kewenangan yang memperlambat penyaluran
pembiayaan dan penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan temuan tersebut,
penelitian ini merekomendasikan pembaruan perjanjian kerja sama dengan
perbankan, peninjauan kembali besaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), serta
penguatan evaluasi dan koordinasi antarinstansi agar program lebih efektif dan
berkelanjutan.
Kata kunci: Implementasi program, Hunian Terjangkau Milik, Masyarakat
Berpenghasilan Rendah, Pembiayaan Perumahan, DKI Jakarta.
48 Adm Publik 2026

Actions (login required)

View Item