Andrayani, Sarah Bifitri and Subowo, Ari (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SUBSIDI KENDARAAN LISTRIK MENURUT PERATURAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 38 TAHUN 2023 DI KOTA JAKARTA. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (825kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Download (120kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (138kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (347kB)

Abstract

Kebijakan subsidi kendaraan listrik merupakan salah satu strategi pemerintah
dalam mendorong transisi energi serta menurunkan emisi karbon dari sektor
transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur pemberian insentif
tersebut melalui Pasal 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2023,
yang menetapkan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (KBLBB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan subsidi kendaraan listrik tersebut di Kota Jakarta serta mengidentifikasi
faktor-faktor penghambat keberhasilannya. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka,
dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi
kebijakan telah berjalan sesuai ketentuan regulatif, namun belum memberikan
dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas udara maupun peningkatan jumlah
adopsi kendaraan listrik secara merata. Hambatan utama ditemukan pada aspek
komunikasi yang belum merata, keterbatasan sumber daya aparatur dan sarana
pendukung, disposisi pelaksana yang belum sepenuhnya optimal, serta struktur
birokrasi yang kompleks sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih
kewenangan. Kebijakan dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran karena lebih
banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Temuan
ini menunjukkan bahwa implementasi subsidi kendaraan listrik di DKI Jakarta
memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan sosialisasi, serta
perbaikan perencanaan berbasis prinsip keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas.
Kata Kunci : Subsidi kendaraan listrik, implementasi kebijakan, Pergub DKI
Jakarta No. 38 Tahun 2023, kualitas udara, good governance.
No. 47 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item