Search for collections on Undip Repository

PENERAPAN PEMERIKSAAN FIKTIF POSITIF DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _012 ACARA 2020

TAMPUBOLON, NANCY SOISE LESTARI and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2020) PENERAPAN PEMERIKSAAN FIKTIF POSITIF DALAM UPAYA MEMPEROLEH KEPASTIAN HUKUM DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _012 ACARA 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Nancy - cover.pdf] Text
Nancy - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (454kB)
[thumbnail of Nancy - abstrak.pdf] Text
Nancy - abstrak.pdf

Download (165kB)
[thumbnail of Nancy - bab 1.pdf] Text
Nancy - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (186kB)
[thumbnail of Nancy - bab 2.pdf] Text
Nancy - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (501kB)
[thumbnail of Nancy - bab 3.pdf] Text
Nancy - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (175kB)
[thumbnail of Nancy - bab 4.pdf] Text
Nancy - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (466kB)
[thumbnail of Nancy - bab 5.pdf] Text
Nancy - bab 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (167kB)
[thumbnail of Nancy - dapus.pdf] Text
Nancy - dapus.pdf

Download (177kB)

Abstract

Peratun adalah badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara. UU AP memberi perluasan kompetensi absolut tetapi tidak diikuti dengan pengaturan mengenai prosedur hukum acara untuk memeriksa permohonan fiktif positif. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma yang bertujuan sebagai pedoman untuk menyelesaikan permohonan fiktif positif.
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pemeriksaan fiktif positif serta harmonisasi hukum untuk memperoleh kepastian hukum dalam permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan. Digunakan metode yuridis normatif yaitu data primer yang bersumber dari peraturan, putusan hakim, serta data sekunder yaitu dari jurnal atau buku. Hasil penelitian adalah pertama, ada dua peraturan yang berbeda untuk menyelesaikan permohonan agar memperoleh mendapatkan keputusan. Kedua, ketidaksesuaian peraturan menimbulkan dualisme pelaksanaan. Untuk mengakhiri
kondisi ketidaksesuaian, harus dibuat perundangan baru mengenai Peratun yang mempertegas kompetensi absolut dan hukum acara.
Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Peradilan Tata Usaha Negara, Fiktif Positif
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 02 Jan 2026 07:10
Last Modified: 05 Jan 2026 08:41
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/43308

Actions (login required)

View Item View Item