Ginting, Yehezkiel Ananta Nicholas and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2025) UPAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HAK NELAYAN TERHADAP PRAKTIK PAGAR LAUT DI KABUPATEN TANGERANG. _095 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (721kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (426kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_DAFPUS.pdf Download (142kB)
	Text Yehezkiel Ananta Nicholas Ginting_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberikan perlindungan terhadap hak nelayan serta proses dan tahapan perlindungan hak nelayan terhadap praktik pagar laut di Kabupaten Tangerang. Pemasangan pagar laut tanpa izin telah menghambat akses nelayan menuju wilayah tangkap dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan pemanfaatan ruang laut dan pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan penelitian dirumuskan pada kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan hak
nelayan serta proses perlindungan yang dilakukan terhadap praktik pagar laut.
Penelitian menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan perlindungan nelayan dan pengelolaan ruang laut, serta wawancara pendukung. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum, kebijakan pengawasan ruang laut, dan pelaksanaannya. Metode ini digunakan untuk menilai pelaksanaan kebijakan dan tahapan perlindungan hak nelayan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perlindungan hak nelayan telah diatur melalui pengendalian pemanfaatan ruang laut, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta pengawasan ruang laut. Proses perlindungan hak nelayan terhadap praktik pagar laut di Kabupaten Tangerang dilakukan melalui tahapan pengawasan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Pelaksanaan kebijakan dan tahapan tersebut belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta masih terbukanya ruang pelanggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dan proses perlindungan hak nelayan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mampu menjamin akses nelayan terhadap ruang laut. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta penyelarasan kewenangan pusat dan daerah.
Kata Kunci: Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kebijakan; Perlindungan Hak Nelayan; Pagar Laut; Kabupaten Tangerang.

Actions (login required)

View Item