Zulauliady, Luthfi and Wisnaeni, Fifiana and Hananto, Untung Dwi (2020) PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM. _HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Luthfi Zulauliady - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text Luthfi Zulauliady - abstrak.pdf Download (230kB)
	Text Luthfi Zulauliady - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text Luthfi Zulauliady - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (615kB)
	Text Luthfi Zulauliady - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Luthfi Zulauliady - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (770kB)
	Text Luthfi Zulauliady - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Luthfi Zulauliady - dapus.pdf Download (362kB)

Abstract

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang disingkat BP Batam, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk dengan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini antara lain. Pertama, bagaimana tugas dan wewenang Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kota Batam? Kedua, Bagaimana koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kota Batam dalam pengelolaan Kota Batam Ketiga, Apa solusi yang tepat untuk menghilangkan dualisme pengelolaan antara pemerintah Kota Batam dengan Badan
Pengusahaan Batam ?
Dalam Penulisan Hukum ini metode yang digunakan adalah metode
pendekatan yuridis normatif, metode pendekatan ini digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar dengan peraturan perundang-undangan dan tugas dan wewenang instansi pemerintah yang dikaitkan dengan penerapan dalam prakteknya apakah sudah sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan tersebut atau belum. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Jenis dan Sumber Data yang digunakan yaitu data sekunder. Adapun metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, Badan Pengusahaan Batam dibentuk oleh Dewan Kawasan. dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. dalam melakukan tugasnya , BP Batam berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam, dilakukan melalui kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan sesuai dengan fungsi-fungsi kawasan. Koordinasi antara Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam dilakukan oleh Dewan Kawasan dengan cara dibentuk semacam "DESK".(Dukungan Elemen Satuan Kerja) untuk masing-masing bidang yang sejalan dalam struktur tugas dan fungsi. Kemudian untuk menghilangkan dualisme pengelolaan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Batam yakni dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam.
Kata kunci: Badan Pengusahaan Batam, Koordinasi, PP nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Actions (login required)

View Item