Wijareny, Nur Astuti and Imawan, Satria Aji (2026) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (917kB)
	Text Bab 1.pdf - Submitted Version Download (796kB)
	Text Bab 2.pdf - Submitted Version Download (986kB)
	Text Bab 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Bab 4.pdf - Submitted Version Download (203kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (425kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan kebijakan nasional berbasis digital yang
bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keamanan administrasi kependudukan,
namun implementasinya di Kabupaten Kudus belum mencapai target aktivasi yang
ditetapkan sejak tahun 2022. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan
IKD serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Metode penelitian menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dengan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2011)
dan teori faktor pendukung serta penghambat kebijakan menurut George C. Edwards III
dalam Agustino (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi IKD telah
memiliki landasan kebijakan yang tepat dan komitmen pelaksana yang kuat, tetapi capaian
program masih rendah akibat lemahnya komunikasi publik, keterbatasan literasi digital
masyarakat, kendala teknis aplikasi, serta sumber daya manusia yang terbatas. Faktor
pendukung implementasi meliputi komitmen internal pelaksana, dukungan regulasi
nasional, dan jaringan kemitraan lintas sektor, sedangkan faktor penghambat mencakup
hambatan komunikasi, kapasitas sumber daya, disposisi masyarakat terhadap penggunaan
aplikasi digital, serta struktur birokrasi yang belum optimal. Rekomendasi penelitian
menekankan pentingnya peningkatan strategi sosialisasi, penguatan infrastruktur digital,
pengembangan layanan desentralisasi di desa, dan pembentukan unit tugas khusus untuk
akselerasi aktivasi IKD.
Kata kunci: Identitas Kependudukan Digital, Implementasi Kebijakan, Disdukcapil
Kabupaten Kudus.
No. 43 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item