AISYAH, SAL SABILLAH NUR and Wisnaeni, Fifiana and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN KARTU JAKARTA PINTAR PLUS DI KOTA JAKARTA UTARA. _096 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text SAL SABILLAH NUR AISYAH_DAFPUS.pdf Download (207kB)

Abstract

Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) merupakan kebijakan bantuan pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Secara konstitusional, program ini berlandaskan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus. Mengingat besarnya alokasi anggaran dan dampak sosial program tersebut, diperlukan pengawasan yang efektif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Kota Jakarta Utara pada tahun 2020–2025; dan (2) apa saja kendala yang dihadapi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan program KJP Plus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD serta mengidentifikasi kendala hukum dan teknis yang memengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data primer berupa wawancara dengan anggota DPRD yang terlibat dalam pengawasan KJP Plus di Jakarta Utara dan observasi terhadap pelaksanaan program. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan dan efektivitas pengawasan DPRD.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap KJP Plus melalui mekanisme rapat kerja, evaluasi anggaran, permintaan laporan, kunjungan lapangan, serta penyerapan aspirasi masyarakat. Namun, pengawasan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan data penerima yang tidak mutakhir, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kewenangan DPRD yang bersifat non-eksekutorial, serta minimnya pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi program. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penguatan regulasi melalui penyempurnaan peraturan pelaksana KJP Plus, peningkatan integrasi dan validasi data penerima manfaat, optimalisasi koordinasi antara DPRD dan instansi teknis, serta perluasan partisipasi masyarakat guna mewujudkan pengawasan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam pelaksanaan Program Kartu Jakarta Pintar Plus.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kartu Jakarta Pintar Plus

Actions (login required)

View Item