Kusuma, Raihan Zaky and Astuti, A.M. Endah Sri and Susanti, Rahmi Dwi (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM KASUS PINJAMAN ONLINE. _050 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Raihan Zaky Kusuma_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_ABSTRAK.pdf Download (118kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (657kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (768kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (160kB)
	Text Raihan Zaky Kusuma_DAFPUS.pdf Download (171kB)

Abstract

Penyalahgunaan data pribadi dalam ekosistem pinjaman online (pinjol) telah menjadi isu hukum yang semakin kompleks seiring dengan meningkatnya penetrasi layanan keuangan digital.
Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan hukum terkait perlindungan data pribadi pada kasus-kasus penyebaran, pemrosesan ilegal, dan penggunaan tanpa hak oleh penyelenggara maupun pihak ketiga dalam layanan pinjaman online. Kajian ini menyoroti disharmonisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta aturan turunannya, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Temuan menunjukkan bahwa ketiadaan Lembaga Perlindungan Data Pribadi sebagai otoritas independen berdampak pada lemahnya mekanisme pengawasan, pelaporan insiden, dan pemberian sanksi administratif. Di sisi lain, tumpang tindih pengaturan pidana antara UU PDP dan UU ITE memicu ambiguitas dalam penentuan pasal yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk memastikan perlindungan data pribadi yang lebih efektif dalam kasus pinjaman online.
Kata Kunci : Pinjaman Online, Kebijakan Hukum, Penyalahgunaan Data, Penegakan Hukum Disharmonisasi Regulasi.

Actions (login required)

View Item