MAULIDIYAH, SYARIFAH IFFAH and Ispriyarso, Budi and Sa'adah, Nabitatus (2020) KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU. _HAN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SYARIFAH IFFAH M - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - abstrak.pdf Download (91kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - dapus.pdf Download (234kB)
	Text SYARIFAH IFFAH M - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola dan mengatur pendapatannya sendiri dari sektor pajak melalui kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah. Pada bulan April 2019, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengeluarkan kebijakan mengenai pembebasan pajak terhadap salah satu jenis pajak yang tertuang melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pemebebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Guru dan Tenaga Pendidikan, Dosen dan Tenaga Kependidikan Tinggi Veteran RI, Perintis Kemerdekaan, Penerima Gelar Pahlawan, Penerima Tanda Kehormatan, Mantan Presiden/Wakil Presiden, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur,
Purnawirawan TNI/POLRI, dan Pensiunan PNS. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, pihak yang mendukung menganggap kebijakan ini merupakan suatu bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap jasa seseorang yang telah mengabdi kepada negara, sedangkan pihak yang tidak mendukung menganggap kebijakan ini dianggap tidak tepat sasaran karena sejumlah kelompok yang akan menerima manfaatnya merupakan golongan yang dianggap mampu.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pembebasan PBB-P2 kepada wajib pajak tertentu di DKI Jakarta serta untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan kebijakan pembebasan PBB-P2 kepada wajib pajak tertentu di DKI Jakarta dan ditinjau dari aspek keadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder yang kemudian data-data tersebut diolah menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan PBBP2 kepada wajib pajak tertentu yang dijalankan oleh Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta pada praktiknya kebijakan ini sama dengan pelaksanaan kebijakan
pembebasan sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Nomor 262 Tahun 2015. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan ini tidak
sejalan dengan asas keadilan karena tidak memenuhi asas keadilan pemungutan pajak yakni pada segi Benefit Principle dan Ability Principle. Namun bila melihat dasar pertimbangan peraturannya, kebijakan yang dikeluarkan lebih melihat pada nilai kemanfaatannya yaitu sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa perjuangan dan
pengabdian yang telah diberikan kepada bangsa dan negara.
Kata kunci : Kebijakan Pemerintah, Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Wajib Pajak Tertentu

Actions (login required)

View Item