AL-ZAHRA, SAUSAN and Prananingtyas, Paramita and Suradi, Suradi (2020) ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MENGHITUNG DENDA KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN MERGER OLEH PELAKU USAHA. _DG 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Sausan Al-Zahra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (919kB)
	Text Sausan Al-Zahra - abstrak.pdf Download (200kB)
	Text Sausan Al-Zahra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Sausan Al-Zahra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (468kB)
	Text Sausan Al-Zahra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (327kB)
	Text Sausan Al-Zahra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Sausan Al-Zahra - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (206kB)
	Text Sausan Al-Zahra - dapus.pdf Download (319kB)

Abstract

Merger dapat mempengaruhi persaingan antar pelaku usaha di dalam pasar, untuk mengantisipasi dampak tersebut terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memberitahukan merger dengan kriteria tertentu kepada KPPU, apabila pelaku usaha melanggar ketentuan maka KPPU berwenang menjatuhkan denda
Rp1.000.000.000.000,00 sampai Rp25.000.000.000.000,00.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan KPPU dalam
menjalankan kewenangan penghitungan denda keterlambatan pemberitahuan merger serta mengetahui proses pengumpulan dan penyetoran denda keterlambatan pemberitahuan merger.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, serta menggunakan analisis data kualitatif.
Pelaksanaan penghitungan denda keterlambatan pemberitahuan merger tidak memiliki pedoman khusus dan hanya berpedoman pada PP Nomor 57 Tahun 2010, Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, serta didasarkan dengan beberapa pertimbangan: pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajiban pemberitahuan
merger; sikap dan kesadaran pelaku usaha; serta dampak merger terhadap kondisi pasar. Pada proses pengumpulan dan penyetoran denda KPPU menerima bukti pembayaran dari pelaku usaha yang membayarkan denda secara langsung ke Kas Negara. Tindakan KPPU dalam menghitung denda keterlambatan pemberitahuan
merger membutuhkan pedoman yang mengatur faktor-faktor pertimbangan dalam menjatuhkan besaran denda.
Kata Kunci: KPPU, Sanksi Denda, Keterlambatan Pemberitahuan Merger.

Actions (login required)

View Item