RETIAHADIANA, NOVIKA and Hardjanto, Untung Sri and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2020) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN DEMONSTRASI DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002. _HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Novika Retiahadiana - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (524kB)
	Text Novika Retiahadiana - abstrak.pdf Download (169kB)
	Text Novika Retiahadiana - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Novika Retiahadiana - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)
	Text Novika Retiahadiana - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)
	Text Novika Retiahadiana - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (701kB)
	Text Novika Retiahadiana - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Novika Retiahadiana - dapus.pdf Download (394kB)

Abstract

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan implementasi dari
Demokrasi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Salah satu bentuk dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat di muka umum yaitu demonstrasi, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengamanan, pengawalan, dan pengawasan saat pelaksanaan demonstrasi. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Kepolisian Polres Pemalang melakukan penanganan demonstrasi di wilayah hukumnya beserta hambatan yang dialami dalam melakukan
penanganan demonstrasi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif
dengan analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian pada penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptif analitis sedangkan, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Pemalang oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hambatannya terkait dengan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Polres
Pemalang bahwa telah terjadi lebih dari 89 (delapan puluh sembilan) aksi demonstrasi yang digolongkan sebagai demonstrasi yang berjalan secara tertib dan tidak tertib dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung dari tahun 2017-2019. Salah satu aksi demonstrasi yang berujung dengan demonstrasi tidak tertib adalah demonstrasi Pemilihan Kepala Desa dengan sistem EVoting (2018) di wilayah hukum Polres Pemalang. Penanganan demonstrasi di wilayah hukum Polres Pemalang telah dilakukan sesuai dengan Protap Polres Pemalang. Kendala yang dihadapi oleh Polres
Pemalang dalam penanganan demonstrasi berasal dari faktor internal yaitu kurang memadainya fasilitas peralatan yang dimiliki, adanya beberapa anggota Kepolisian yang kurang dapat mengontrol emosi, serta faktor eksternal yaitu pelaksanaan demonstrasi acap kali ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, koordinasi antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan demonstran tidak berjalan lancar, para demonstran cenderung memaksakan kehendaknya tanpa alasan yang mendasar,
kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum.
Kata Kunci: Demonstrasi, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Tugas dan Wewenang

Actions (login required)

View Item