WULANSARI, JUANITA RATIH and Herawati, Ratna and Hardjanto, Untung Sri (2020) HUBUNGAN GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. _HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Juanita Ratih W - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text Juanita Ratih W - abstrak.pdf Download (121kB)
	Text Juanita Ratih W - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text Juanita Ratih W - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text Juanita Ratih W - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (137kB)
	Text Juanita Ratih W - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (437kB)
	Text Juanita Ratih W - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (127kB)
	Text Juanita Ratih W - dapus.pdf Download (125kB)

Abstract

Gubernur adalah penyelenggara pemerintahan daerah provinsi
berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi dan wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kedudukan Gubernur sebagai kepala daerah berdasar pada bentuk pelimpahan kewenangan demi efisiensi, efektifitas pemerintahan di wilayah provinsi dan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rumusan masalah Bagaimana implementasi hubungan antara gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan bupati/walikota di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk hubungan
gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta permasalahan yang terjadi dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis normative dengan meneliti bahan data sekunder. Data penelitian yang diperoleh dari literatur antara lain meliputi dokumen resmi, buku, dan laporan penelitian. Sumber data yang digunakan, data sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Implementasi hubungan antara gubernur gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan bupati/walikota di Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pelantikan, pendidikan, pengembangan otonomi daerah; kedua, Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain: Sumber Daya Manusia, Intensitas kunjungan yang dilakukan gubernur, komunikasi, peralihan peraturan
perUndang-Undangan, dukungan dari masyarakat, dan perbedaan partai politik.
Saran penulis berupa bupati/wali kota agar lebih memahami
kedudukannya terhadap seorang Gubernur yang merupakan wakil dari Pemerintah Pusat, kedudukan Gubernur tersebut sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah pusat dalam hal berjalannya pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memepermudah
koordinasi dan dikembangkan web site dan situs e-government dalam pemerintahan agar terdapat transparansi dan memudahkan pemerintah Jawa Tengah dalam membangun Jawa Tengah lebih baik.
Kata Kunci : Pemerintahan Daerah, Kedudukan Gubernur, Hubungan
Gubernur dengan Bupati/Walikota

Actions (login required)

View Item