Firmansyah, Yudan Galih and Afrizal, Teuku (2026) RESPONSIVE GOVERNANCE APLIKASI KANAL KONSULTASI PAJAK HALO BAPPENDA DI KABUPATEN BOGOR. Undergraduate thesis, FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER.pdf - Submitted Version Download (618kB)
	Text BAB I.pdf - Submitted Version Download (605kB)
	Text BAB II.pdf - Submitted Version Download (821kB)
	Text BAB III.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (229kB)
	Text LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Transformasi digital mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi prinsip responsive
governance, yakni kemampuan merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara
cepat, akurat, dan solutif. Pemerintah Kabupaten Bogor mengembangkan aplikasi kanal
konsultasi pajak Halo Bappenda sebagai instrumen e-government untuk meningkatkan
akses informasi dan kualitas interaksi dengan masyarakat. Namun, rating aplikasi yang
hanya 2,2/5 di Google Play Store serta banyaknya keluhan terkait lambatnya respon
menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan implementatif dan realitas operasional.
Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan responsive governance pada aplikasi
Halo Bappenda serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.
Menggunakan teori responsivitas Zeithaml et al. dalam Hardiansyah (2011) dan
pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi,
dan telaah dokumen dengan informan jumlah tujuh responden yang meliputi pegawai
Bappenda serta masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
responsive governance belum optimal: kecepatan dan ketepatan layanan masih rendah,
jawaban belum konsisten, dan penanganan keluhan tidak sesuai standar waktu. Faktor
pendukung meliputi pemanfaatan teknologi digital dan kompetensi SDM, sedangkan
faktor penghambat mencakup keterbatasan infrastruktur, jumlah operator yang minim,
kendala teknis aplikasi, serta rendahnya literasi dan sosialisasi masyarakat. Penelitian ini
berkontribusi secara akademik dengan memberikan evaluasi empiris terhadap praktik
responsive governance dalam layanan publik digital di tingkat daerah. Secara praktis,
temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola internal, peningkatan kapasitas
SDM, serta pembaruan sistem aplikasi agar lebih adaptif dan inklusif terhadap kebutuhan
masyarakat.
Kata Kunci: Responsive Governance, Layanan Konsultasi Pajak, Pemerintahan Daerah,
E-Government, Inovasi Layanan Publik.
No. 15 Administrasi Publik 2026

Actions (login required)

View Item