HENDRAWAN, MUHAMMAD NAUFAL SADDAD and Indarja, Indarja and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) ANALISIS TANGGUNG JAWAB DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI DALAM PENANGANAN TINDAKAN REPRESIF ANGGOTA POLRI TERHADAP KORBAN DEMONSTRASI RUU PILKADA DI SEMARANG. _092 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_ABSTRAK.pdf Download (174kB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (301kB)
	Text MUHAMMAD NAUFAL SADDAD HENDRAWAN_DAFPUS.pdf Download (310kB)

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab Divisi Profesi dan
Pengamanan (Divpropam) Polri dalam menangani tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap demonstran pada aksi penolakan RUU Pilkada di Semarang tahun 2024. Kasus yang menjadi sorotan adalah insiden penembakan gas air mata secara horizontal yang mengakibatkan seorang mahasiswa Universitas Diponegoro mengalami luka serius, yang menunjukkan dugaan pelanggaran prosedur dan prinsip hak asasi manusia dalam penanganan demonstrasi.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin yang berkaitan dengan kewenangan Polri, penegakan kode etik, hak asasi manusia, dan mekanisme pengawasan internal. Spesifikasi penelitian yang dilakukan Adalah deskriptif analitis. Kemudian data yang digunakan ialah kualitatif dan wawancara sebagai pelengkap data.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan represif pada demonstrasi RUU Pilkada di Semarang mencerminkan lemahnya implementasi standar operasional dan kurang efektifnya pengawasan internal oleh Divpropam. Diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan kompetensi personel pengawas, serta reformasi sistemik agar penegakan disiplin lebih akuntabel dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan eksternal yang lebih independen untuk menjaga profesionalitas kepolisian dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Kata Kunci: Divpropam Polri, Tindakan represif, Pengawasan
Internal.

Actions (login required)

View Item