NINGSIH, FITRIA and Herawati, Ratna and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2020) TUGAS DAN WEWENANG KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJAGA NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILU 2019. _HTN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fitria Ningsih - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB)
	Text Fitria Ningsih - abstrak.pdf Download (43kB)
	Text Fitria Ningsih - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Fitria Ningsih - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Fitria Ningsih - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Fitria Ningsih - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (629kB)
	Text Fitria Ningsih - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (49kB)
	Text Fitria Ningsih - dapus.pdf Download (179kB)

Abstract

Masalah pelanggaran asas netralitas ASN menjadi isu hukum yang
penting karena di satu sisi ASN mempunyai hak untuk memilih, namun di sisi lain ASN juga dituntut untuk bersikap netral. Pelanggaran netralitas oleh ASN dilakukan baik dalam penyelenggaraan pilkada maupun pemilu. Pada kontestasi pemilu, rakyat mempunyai pengaruh yang besar dalam penentuan arah demokrasi di suatu negara dan perlu menjadi perhatian agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan damai, serta untuk mewujudkan netralitas ASN diperlukannya suatu pengawasan dari KASN dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja dari ASN.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, KASN merupakan lembaga independen yang bertugas menjaga netralitas ASN dan berkedudukan di Ibukota Negara. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai tugas dan wewenang KASN dalam mewujudkan netralitas ASN pada penyelenggaraan pemilu 2019 serta mengetahui
kendala yang dialami oleh KASN dalam menyelesaikan kasus pelanggaran netralitas oleh ASN. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan metode pengumpulan data sekunder.
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Komisi Aparatur Sipil Negara membangun relasi kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti Bawaslu, KemenPANRB, Kemendagri dan BKN dengan membuat suatu MoU
dengan harapan mempermudah Komisi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan pengawasan netralitas ASN. Kedua, namun dalam melaksanakan pengawasan netralitas oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa kendala baik kendala internal dan kendala eksternal yang dialami seperti adanya kelemahan dalam pemberian sanksi yang telah diberikan kepada ASN oleh pimpinan, banyak dari ASN yang masih memiliki mindset bahwa keberpihakan merupakan suatu hal yang lumrah untuk dilakukan, minimnya kesadaran dari masyarakat untuk melaporkan terkait kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi di lingkungan sekitarnya, adanya keterbatasan dari segi dana dan jumlah personil KASN yang
sedikit untuk melakukan investigasi lebih lanjut ke daerah yang jauh dari jangkauan KASN pasalnya KASN tidak memiliki perwakilan pada setiap daerah di Indonesia. Guna untuk mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN, diperlukan suatu regulasi untuk membentuk KASN di setiap wilayah Provinsi Indonesia, mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berkompeten, dan berintegritas, serta perlu mensosialisasikan kembali terkait pemahaman pengaturan netralitas dan arti penting dari netralitas ASN.
Kata Kunci : KASN, ASN, Netralitas dan Pemilu.

Actions (login required)

View Item