Pamungkas, Faldy Triestha and Silviana, Ana and Adhim, Nur (2020) IMPLEMENTASI ASAS CONTRADICTOIRE DELIMITATIE DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG. _PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Faldy T. Pamungkas - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - abstrak.pdf Download (44kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (176kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (67kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text Faldy T. Pamungkas - dapus.pdf Download (114kB)

Abstract

Asas Contradictoire Delimitatie merupakan proses pendaftaran tanah yang disaksikan dan disetujui oleh para pihak pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan didaftarkan. Kota Semarang memiliki permasalahan atas asas ini diakibatkan tidak terpeliharanya batas-batas tanah oleh pemilik tanah.
Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui dan menganalisis implementasi asas Contradictoire Delimitatie menurut PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta implementasi asas tersebut di Kantor Pertanahan Kota Semarang maupun implikasi hukum jika asas ini tidak diterapkan dalam proses pendaftaran
tanah di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder, kemudian data-data tersebut dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
Hasil penelitian atas permasalahan ini membuktikan bahwa terdapat inkonsistensi pengaturan atas Asas Contradictoire Delimitatie dalam PP No. 24 Tahun 1997 dengan PMNA/K BPN No. 3 Tahun 1997. Kantor Pertanahan Kota Semarang memiliki kendala atas pengimplementasian asas Contradictoire Delimitatie dikarenakan adanya ketidaktahuan keberadaan pemilik tanah yang
berbatasan maupun konflik antara pemohon pendaftaran tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan.
Kesimpulan atas hasil penelitian ini pengaturan terkait implementasi asas Contradictoire Delimitatie masih simpang siur antara wajib atau hanya diupayakan. Selain itu, masih diperlukan pembenahan guna mengikuti perkembangan di era disrupsi.
Kata Kunci: Asas Contradictoire Delimitatie, Kantor Pertanahan Kota Semarang, Mediasi.

Actions (login required)

View Item