Miranti, Alindhiya and Astuti, A.M. Endah Sri and Sutanti, Rahmi Dwi (2025) KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP GENDER NON-BINARY YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA. _048 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alindhiya Miranti_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (970kB)
	Text Alindhiya Miranti_ABSTRAK.pdf Download (193kB)
	Text Alindhiya Miranti_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (354kB)
	Text Alindhiya Miranti_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text Alindhiya Miranti_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (522kB)
	Text Alindhiya Miranti_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (238kB)
	Text Alindhiya Miranti_DAFPUS.pdf Download (224kB)

Abstract

Sistem hukum Indonesia secara administratif menganut sistem gender biner (laki-laki dan perempuan), yang menimbulkan tantangan tersendiri ketika dihadapkan pada eksistensi identitas gender non-binary dalam ranah hukum pidana, khususnya dalam kasus pelecehan seksual. Ketiadaan pengakuan administratif ini memunculkan urgensi untuk menelaah bagaimana hukum menjerat pelaku pelecehan seksual yang mengidentifikasi diri di luar kategori biner.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia serta menganalisis kemampuan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku bergender non-binary.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia telah mengalami kemajuan progresif melalui pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional). Penggunaan frasa "Setiap Orang" dalam regulasi tersebut menegaskan sifat universal subjek hukum yang mampu menjangkau pelaku non-binary.
Kesimpulan penelitian ini adalah gender non-binary memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh (toerekeningsvatbaarheid). Identitas non-binary dikategorikan sebagai konstruksi sosial dan varian ekspresi gender, bukan merupakan gangguan jiwa atau disabilitas mental yang dapat menjadi alasan pemaaf atau penghapus pidana. Oleh karena itu, pelaku non-binary wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum demi mewujudkan keadilan bagi korban.
Kata Kunci: Gender Non-Binary, Kebijakan Formulasi, Pelecehan Seksual, Pertanggungjawaban Pidana, UU TPKS.

Actions (login required)

View Item