Sibarani, Ester and Budiharto, Budiharto and Prananingtyas, Paramita (2020) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI MEKANISME PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA OLEH KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA (K3S) DENGAN SKK MIGAS. _PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text ESTER SIBARANI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (611kB)
	Text ESTER SIBARANI - abstrak.pdf Download (202kB)
	Text ESTER SIBARANI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text ESTER SIBARANI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (537kB)
	Text ESTER SIBARANI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text ESTER SIBARANI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (554kB)
	Text ESTER SIBARANI - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text ESTER SIBARANI - dapus.pdf Download (211kB)

Abstract

Pengelolaan migas di Indonesia saat ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 2001, yang melaksanakannya adalah Pertamina. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengalihkan sebagian kekuasaan pengelolaan migas oleh Pertamina kepada BP Migas, yang sekarang digantikan dengan SKK Migas yang ditugaskan melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal ini membuat mekanisme pelaksanaan kontrak kerja sama tersebut serta kedudukan para
pihak dalam kontrak menjadi berubah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kontrak kerja sama yaitu kontrak bagi hasil serta kedudukan para pihak dalam kontrak tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian adalah yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme pelaksanaan kontrak sangat berbeda dengan sebelum lahirnya UU No. 22 Tahun 2001, yaitu pada saat Pertamina masih sebagai Pihak yang menyiapkan dan menawarkan Wilayah Kerja, menunjuk Kontraktor dan menyusun kontrak tersebut dan Pertamina juga sebagai
pelaksana kontrak tersebut. Jika ditinjau juga dari dasar hukum dari pendirian SKK Migas, hingga penandatangan kontrak kerja sama yang dilakukan SKK Migas yaitu Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dasar hukum yang hanya berupa Perpres dan Permen, menurut penulis patut dipertanyakan kekuatan hukumnya. Kedudukan Pemerintah adalah sebagai Pemegang Hak Kuasa Pertambangan yang mendelegasikan
perjanjian kepada SKK Migas. Kedudukan SKK Migas sebagai pihak juga sebagai pengganti BP Migas dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama. Kedudukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagai pihak yang melaksanakan
penandatanganan kontrak dan melaksanakan kegiatan usaha migas. adalah tidak memiliki kapasitas hukum dalam menjalankan kontrak-kontrak yang telah dibentuk, dan juga tidak berwenang dalam melakukan penandatanganan Kontrak Bagi Hasil mengingat SKK Migas hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden saja, dan bukan merupakan Badan Hukum. Hal tersebut tidak diperkuat dengan revisi terhadap UU Migas itu sendiri, yang bertujuan untuk menunjuk Badan Usaha Milik Negara pengganti, dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia.
Kata Kunci: SKK Migas, Kontrak Kerja Sama, Kedudukan

Actions (login required)

View Item