Ardi, Alif Justisia and Rahmanda, Bagus and Mahmudah, Siti (2025) TINJAUAN YURIDIS PERPRES NO. 70 TAHUN 2023 TERHADAP KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DENGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI KASUS PT FREEPORT INDONESIA DAN KEBIJAKAN IZIN TAMBANG UNTUK ORMAS). _240 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Alif Justisia Ardi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (566kB)
	Text Alif Justisia Ardi_ABSTRAK.pdf Download (159kB)
	Text Alif Justisia Ardi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Alif Justisia Ardi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (356kB)
	Text Alif Justisia Ardi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)
	Text Alif Justisia Ardi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (149kB)
	Text Alif Justisia Ardi_DAFPUS.pdf Download (195kB)

Abstract

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pertambangan menimbulkan permasalahan hukum karena memperluas subjek hukum penerima izin usaha pertambangan tidak hanya kepada Perseroan Terbatas (PT) tetapi juga kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Sebelum berlakunya peraturan tersebut, pengelolaan pertambangan secara konsisten diberikan kepada badan hukum berbentuk PT, Badan Usaha Milik Negara, maupun Badan Usaha Milik Daerah yang secara yuridis memiliki perangkat hukum untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Dengan masuknya ormas sebagai subjek hukum pengelola tambang, timbul kerancuan dalam penerapan GCG karena ormas bukanlah badan hukum perusahaan dan tidak memiliki organ RUPS, Direksi, maupun Dewan Komisaris yang menjadi syarat penerapan tata kelola perusahaan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG dalam sektor pertambangan hanya dapat dijalankan secara optimal apabila dikelola oleh badan hukum perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kebijakan memperluas subjek hukum kepada ormas justru menimbulkan governance failure, ketidakpastian hukum, dan melemahkan iklim investasi di sektor pertambangan.
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pertambangan, Organisasi Kemasyarakatan, Perpres Nomor 70 Tahun 2023.

Actions (login required)

View Item