Siagian, Dicky Yoshua Andreas and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) SINKRONISASI PENGATURAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS BATUBARA YANG DIKELOLA ORGANISASI MASYARAKAT KEAGAMAAN. _093 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB)
	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_ABSTRAK.pdf Download (8kB)
	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Dian Ramadhian Laksana Wijaya_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (474kB)
	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text Dicky Yoshua Andreas Siagian_DAFPUS.pdf Download (100kB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Kebijakan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengingat fungsi organisasi masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 dibatasi dalam ruang lingkup misi sosial dan keagamaan.
Berdasarkan pada latar belakang permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji dua rumusan permasalahan antara lain aturan hukum di Indonesia dalam pemberian izin tambang pertambangan khusus mineral dan batubara dan sinkronisasi peraturan terkait izin usaha pertambangan khusus batubara yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dan berpusat pada penerapan kaidah hukum normatif dengan objek penelitian sinkronisasi pengaturan izin usaha pertambangan khusus batubara yang dikelola organisasi masyarakat keagamaan. Penelitian ini menggunakan spesifikasi spesifikasi deskriptif-analitis, dengan data yang digunakan merupakan jenis data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang pertambangan batubara dan organisasi masyarakat keagamaan di Indonesia, dan peraturan perundang-undangan terkait; bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dengan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait izin usaha pertambangan khusus batubara, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 3 Tahun 2020. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2024. Untuk mengatur lebih rinci tentang PP Nomor 25 tahun 2024, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 76 Tahun 2024 tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi. Lebih lanjut, terkait sinkronisasi peraturan, penerbitan PP Nomor 25 Tahun 2024 menimbulkan disinkronisasi dengan UU Nomor 3 Tahun 2020, karena badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang dapat melakukan penawaran secara prioritas terhadap WIUPK tidak termasuk dalam kategori BUMN dan BUMD.
Kata Kunci: Pertambangan, Batubara, Organisasi Masyarakat Keagamaan

Actions (login required)

View Item