Maris, Yesha Az Zahra and Turisno, Bambang Eko and Widanarti, Herni (2025) PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA YANG MELIBATKAN HARTA BAWAAN TANPA ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MUNGKID KABUPATEN MAGELANG NOMOR 381/PDT.G/2020/PA.MKD). _161 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yesha Az Zahra Maris_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (648kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_ABSTRAK.pdf Download (214kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_DAFPUS.pdf Download (225kB)
	Text Yesha Az Zahra Maris_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian pembagian sengketa harta bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 381/PDT.G/2020/PA Mkd. Dalam konteks hukum di Indonesia, kontribusi masing-masing pihak dalam perolehan harta harus dibuktikan, karena ketiadaan perjanjian perkawinan menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan hak atas harta.
Tujuan penulisan ini untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan dan dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan pasca perceraian dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 381/Pdt.G/2020/PA. Mkd.
Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif sebagai suatu ilmu yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), sehingga menganalisis apakah hukum bekerja sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang ada. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa dalam perkawinan tanpa perjanjian perkawinan, harta bersama yang melibatkan harta bawaan sering menjadi sumber sengketa saat perceraian sehingga proses litigasi pasca perceraian menjadi lebih lama.
Hasil penelitian kedua yaitu penyelesaian pembagian sengketa harta bersama yang melibatkan harta bawaan tanpa adanya perjanjian perkawinan pasca perceraian dengan hasil putusan akhir Penggugat dan Tergugat berhak atas setengah bagian dari objek perkara harta bersama yang digugat berupa perabotan rumah tangga, mobil Ford Ranger Wild Track Double Track dan 2 (dua) mesin molen, yang mana barang-barang tersebut ada dalam penguasaan Tergugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun perceraian. Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan objek perkara yang berada dalam kekuasaannya dan membaginya secara natura, namun apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan maka pembagian akan dilaksanakan secara in natura yaitu dengan dijual atau dilelang untuk dibagi masing-masing pihak ½ (setengah) bagian.
Kata Kunci: Sengketa Harta, Harta Bersama, Perceraian, Perjanjian Perkawinan.

Actions (login required)

View Item