PUTRO, DIMAS ERIYANTO and Wijaningsih, Dyah and Mahfud, Muh.Afif (2025) Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima (PKL) terhadap Pelanggaran Penggunaan Lokasi Usaha di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. _003 Humas 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dimas Eriyanto Putro_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (266kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_DAFPUS.pdf Download (132kB)
	Text Dimas Eriyanto Putro_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)

Abstract

Fenomena Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Semarang menunjukkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks. Keberadaan PKL berperan penting dalam menyediakan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi di sisi lain sering melanggar ketentuan penggunaan ruang publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum PKL terhadap pelanggaran penggunaan lokasi usaha dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
Metode yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan spesifikasi deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap pedagang dan pihak terkait.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum PKL masih rendah, ditandai dengan minimnya pengetahuan terhadap peraturan daerah, sikap permisif terhadap pelanggaran, serta perilaku yang lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi daripada kepatuhan hukum. Faktor penyebab utama pelanggaran meliputi tekanan ekonomi, kurangnya sosialisasi hukum, prosedur perizinan yang rumit, lemahnya penegakan hukum, serta terbatasnya lokasi usaha yang layak.
Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, pemberdayaan, dan penegakan hukum yang adil serta partisipatif, agar tercipta keseimbangan antara penataan ruang kota dan perlindungan ekonomi rakyat kecil.
Kata kunci: Kesadaran hukum, Pedagang Kaki Lima, Pelanggaran, Lokasi usaha

Actions (login required)

View Item