Renoningtyas, Adelheid Aretha and Yunanto, Yunanto and Islamiyati, Islamiyati (2025) ANALISIS PENYELUNDUPAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA. _162 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (651kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_ABSTRAK.pdf Download (215kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (505kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text Adelheid Aretha Renoningtyas_DAFPUS.pdf Download (312kB)

Abstract

Indonesia memiliki keragaman agama dan hal ini berdampak pada institusi perkawinan. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama, namun menimbulkan konflik dengan kebebasan beragama.
Penelitian ini menganalisis praktik penyelundupan hukum perkawinan beda agama dan merumuskan kerangka uji serta rekomendasi kebijakan untuk menguranginya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empris, yang mana merupakan metode penelitian hukum yang tidak hanya menelaah norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek yang diteliti, sekaligus disertai dengan analisis mendalam terhadap permasalahan hukum yang muncul. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama muncul sebagai akibat dari inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan realitas sosial serta tuntutan konstitusional warga negara.
Kajian ini menggarisbawahi urgensi perumusan solusi yuridis yang konkrit dan dapat diaplikasikan demi mengurangi praktik penyelundupan hukum serta perlindungan hak konstitusional setiap individu. Menyikapi hasil penelitian ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil perlu segera merancang mekanisme pencatatan perkawinan beda agama yang sah secara administratif. Selanjutnya, sosialisasi hukum tentang regulasi perkawinan beda agama kepada publik hendaknya ditingkatkan secara terstruktur. Aparat pemerintah bersama dengan institusi keagamaan dan pakar akademik dapat menginformasikan bahwa seluruh ikatan pernikahan memiliki implikasi yuridis yang hanya dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: Perkawinan, Perkawinan beda agama, Penyelundupan hukum.

Actions (login required)

View Item