AFIN, SYAHRUL and Njatrijani, Rinitami and Aminah, Aminah (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PELANGGARAN KLAUSULA BAKU YANG DILAKUKAN PELAKU USAHA TOKO AFINA JAYA KECAMATAN PAMOTAN KABUPATEN REMBANG. _220 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Syahrul Afin-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (733kB)
	Text Syahrul Afin-abstrak.pdf Download (152kB)
	Text Syahrul Afin-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Syahrul Afin-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (324kB)
	Text Syahrul Afin-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text Syahrul Afin-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Syahrul Afin-dapus.pdf Download (422kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian penting dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Salah satu bentuk ketimpangan yang sering terjadi dalam praktik jual beli adalah penggunaan klausula baku yang diberlakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, tanpa memberikan ruang bagi konsumen untuk bernegosiasi. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip keadilan dan perlindungan konsumen dalam penerapan klausula baku, serta menelaah sejauh mana ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen dapat mengakibatkan kerugian hukum bagi konsumen.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan empiris, yakni melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan wawancara langsung dengan konsumen dan pelaku usaha di Toko Afina Jaya, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan permasalahan secara sistematis dan objektif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha di Toko Afina Jaya masih memberlakukan klausula baku secara sepihak, seperti larangan pengembalian barang, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18. Di sisi lain, rendahnya tingkat literasi hukum konsumen serta tidak tersedianya mekanisme pengawasan atau
pengaduan di tingkat lokal memperparah ketimpangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan konsumen, dan organisasi masyarakat untuk memberikan edukasi hukum serta menciptakan sistem pengawasan yang efektif demi terwujudnya transaksi yang adil dan transparan.
Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Klausula Baku, Ketimpangan Hukum, Toko Tradisional, UU No. 8 Tahun 1999

Actions (login required)

View Item