Putra, Fikri Andrian and Cahyaningtyas, Irma and Putrijanti, Aju (2025) KEABSAHAN ALAT BUKTI REKAMAN CLOSE CIRCUIT TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 44/Pid.B/2021/PN.Yyk). _099 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fikri Andrian Putra_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (454kB)
	Text Fikri Andrian Putra_ABSTRAK.pdf Download (91kB)
	Text Fikri Andrian Putra_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (224kB)
	Text Fikri Andrian Putra_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (277kB)
	Text Fikri Andrian Putra_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text Fikri Andrian Putra_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text Fikri Andrian Putra_DAFPUS.pdf Download (134kB)

Abstract

Kemajuan teknologi, termasuk penggunaan rekaman CCTV, telah memperluas sarana pembuktian dalam mengungkap fakta hukum pada perkara pidana. Tahap pembuktian merupakan bagian yang sangat menentukan bagi hakim dalam menilai terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, sehingga kehadiran alat bukti menjadi aspek krusial. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan kejahatan yang menimbulkan keresahan bagi institusi maupun masyarakat.
Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme penguraian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan serta menilai keabsahannya berdasarkan Putusan Nomor 44/Pid.B/PN.Yyk.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait, yang kemudian diperkuat dengan data wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan perkara. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh baik dari sumber normatif maupun empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman CCTV termasuk dalam kategori Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan, rekaman CCTV dapat dimasukkan sebagai bentuk perluasan dari alat bukti petunjuk. Namun, praktik penggunaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kendala teknis, risiko sabotase, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai autentikasi rekaman. Rekaman CCTV memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana penggelapan dalam jabatan.
Kata kunci : Alat bukti, Rekaman CCTV, Tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Actions (login required)

View Item