PANGESTI, REZQA DYAS RENO and Yunanto, Yunanto and Sarono, Agus (2020) KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DI KABUPATEN PATI, JAWA TENGAH. _PDT 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (413kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-abstrak.pdf Download (5kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (93kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (87kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (209kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Rezqa Dyas Reno Pangesti-dapus.pdf Download (170kB)

Abstract

Pengangkatan anak memiliki tujuan supaya anak mendapat perlindungan hukum, kepastian hukum, dan status hukum yang sah. Untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dalam Pasal 9 ayat (2) bahwa pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan permohonan penetapan pengadilan oleh Hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan serta konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan hakim pengadilan di Kabupaten Pati. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa disertai dengan penetapan pengadilan di Kabupaten Pati dilakukan secara tidak terang dan tidak tunai berdasarkan ketentuan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang pada masyarakat sekitar. Meskipun seyogyanya pengangkatan ada dilakukan dengan memohonkan penetapan pengadilan berdasarkan Permensos RI Nomor
110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dalam Pasal 17 ayat (3) supaya anak mendapatkan jaminan perlindungan hukum, namun dengan beragam alasan yang melatarbelakanginya pengangkatan anak masih dilakukan tanpa disertai penetapan pengadilan. Hal ini yang menjadikan anak tidak memiliki
perlindungan hukum terhadap hak-hak anak. Adapun konsekuensi yuridis dari pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan adalah dalam hal pembuktian, termasuk didalamnya terkait hak perwalian dan waris. Penulis merekomendasikan agar pemerintah dan tokoh adat setempat supaya memberikan edukasi terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan yang ada, juga kepada orang tua angkat maupun calon orang tua angkat supaya memohonkan penetapan pengadilan agar anak mendapat kepastian hukum.
Kata Kunci: Pengangkatan Anak, Tanpa Penetapan Pengadilan, Kabupaten Pati.

Actions (login required)

View Item