Aoraqi, Aufa Atha Ariq and Herawati, Ratna and Sukma, Novira Maharani (2025) IMPLIKASI PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN NEGARA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA. _090 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_ABSTRAK.pdf Download (93kB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text Aufa Atha Ariq Aoraqi_DAFPUS.pdf Download (216kB)

Abstract

Kementerian negara merupakan bagian penting pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sebab merupakan lembaga pembantu presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Konstitusi dalam hal ini mengamanatkan kedudukan dan kewenangan dari kementerian negara. Politik hukum perkembangan pengaturan terkait penambahan serta batasan jumlah kementerian negara di Indonesia menjadi suatu urgensi untuk dianalisis, mengingat hal tersebut memiliki dampak bagi sistem ketatanegaraan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada perubahan ketentuan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara melalui UU 61/2024 tentang UU Perubahan Kementerian Negara, yang menghapuskan batas maksimum jumlah kementerian. Kondisi tersebut menimbulkan beberapa implikasi pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini melihat bagaimana perkembangan pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara serta implikasi dari pengaturan penambahan dan batasan jumlah kementerian negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal yang bersifat konseptual dengan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah yang relevan, dan internet. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum. Metode analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara berdasar pada beberapa konstitusi. Sebelum adanya UUD NRI 1945, tidak ada aturan mengenai penambahan dan batasan jumlah kementerian negara, akan tetapi sejak tahun 2008 hadir UU 39/2008 tentang Kementerian Negara sebagai produk hukum yang mengatur perihal penambahan dan membatasi 34 jumlah kementerian negara. Akan tetapi, kehadiran UU 61/2024 terjadi perubahan, pengaturan batasan jumlah kementerian negara dihapus. Hal demikian memiliki implikasi hukum bahwa presiden memiliki hak prerogatif lebih besar, sehingga potensi kesewenang-wenangan dapat terjadi. Implikasi secara politik, kebijakan ini dapat memperkuat konsolidasi politik presiden dengan membagi kursi menteri kepada partai koalisi, namun di satu sisi berimplikasi pada kualitas dari menteri yang dipilih. Kemudian implikasi sosial akan berpotensi terjadi pembengkakan anggaran, fenomena ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur kementerian negara yang baru.
Kata Kunci: Kementerian Negara, Politik Hukum, Hak Prerogatif Presiden, Penyelenggaraan Pemerintahan.

Actions (login required)

View Item